JAKARTA – Di era desentralisasi saat ini, tanggung jawab pembangunan kesehatan adalah tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat dan daerah yang menjadi satu kesatuan secara berkesinambungan. Sungguh sangat tidak relevan kita mendikotomikan pembangunan kesehatan menjadi dua fragmen pusat dan daerah, karena pada dasarnya ada dalam satu ruang kebersamaan yang harus bersinergi dan membangun kekuatan bersama untuk melaksanakan upaya pencapaian MDGs sesuai proporsi, potensi dan kemampuan daerah sehingga target MDGs dapat tercapai, hal inilah yang disampaikan Menteri Kesehatan, dr. Endang Rahayu Sedyaningsih, MPH, Dr. PH pada pembukaan Rakerkesnas, 05 Mei 2010.

Dengan tema “Melalui Good Governance Kita Wujudkan Masyarakat Sehat yang Mandiri dan Berkeadilan”, dengan memaknai nilai-nilai pemberdayaan, memaknai peran masyarakat madani dan senantiasa bekerja dalam koridor nilai-nilai kepemerintahan yang baik termasuk di dalam transparansi, akuntabel, partisipasi, partisipasi, penegakan hukum, tanggung jawab, konsensus, persamaan dan inklusif serta efektif dan efisien.

Menkes menyampaikan bahwa sasaran strategis pembangunan kesehatan tahun 2010 – 2014, meliputi 8 prioritas, yaitu 1) meningkatnya status kesehatan dan gizi masyarakat, 2) menurunnya angka kesakitan akibat penyakit menular, 3) menurunnya disparitas status kesehatan dan status gizi antar wilayah dan antar tingkat sosial ekonomi serta gender, 4) meningkatnya penyediaan anggaran publik untuk kesehatan, 5) meningkatnya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat, 6) terpenuhinya kebutuhan tenaga kesehatan strategis di daerah DTPK, 7) pengendalian penyakit tidak menular di seluruh provinsi, serta 8) pelaksanaan SPM di seluruh kabupaten/kota.
Guna melakukan akselerasi terhadap pencapaian sasaran strategis tersebut, dibutuhkan reformasi kesehatan yang mendasar. Untuk itu, Kementerian Kesehatan telah menetapkan tim penyusun Roadmap yang terdiri dari unsur jajaran Kementerian Kesehatan bersama para pakar, akademisi, pelaksana di lapangan dan menghasilkan Roadmap Reformasi Kesehatan Masyarakat, meliputi :

1. Revitalisasi pelayanan kesehatan dasar, hal ini perlu dilakukan dalam rangka mendukung berjalannya kegiatan pelayanan kesehatan dasar. Upaya penting dalam revitalisasi kesehatan dasar yang merupakan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) puskesmas, khususnya mendukung upaya promotif dan preventif. Penguatan ketenagaan di Puskesmas dan sistem rujukan akan meningkatkan kemampuan pelayanan kesehatan dasar.

2. Bidang Sumber Daya Manusia, khususnya dalam upaya meningkatkan keberadaan (distribusi) tenaga kesehatan strategis dan menjamin mutu tenaga kesehatan, terutama di DTPK sehingga mampu melaksanakan pembangunan kesehatan dengan baik. Perlu disusun skenario jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang dalam perencanaan dan pengembangan sumberdaya manusia kesehatan.

3. Pemanfaatan Obat Generik, harus terus digalakkan guna meringankan beban masyarakat pada tingginya harga obat yang ada. Obat generik seharusnya menjadi tulang punggung pelayanan kesehatan, sehingga biaya obat sebagai komponen dalam pelayanan dapat dikurangi.

4. Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dengan berbagai cara penjaminan baru mencapai 50,8% dari seluruh penduduk dengan kontribusi terbesar dari peserta Jamkesmas yang diperuntukkan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu. Perluasan cakupan kepesertaan diharapkan pada implementasi UU No. 40/2004 tentang SJSN dilakukan secara bertahap hingga tahun 2014 mencapai 245,3 juta penduduk (100% penduduk).

5. Mengatasi permasalahan pelayanan kesehatan di Daerah yang Bermasalah Kesehatan (PDBK), diperlukan suatu pendekatan spesifik yang tidak bisa disamakan dengan daerah. Hasil Riskesdas tahun 2007 telah menghasilkan instrumen pengukuran Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat (IPKM), dengan demikian dapat diketahui dimana daerah-daerah bermasalah yang telah dipetakan berdasarkan peringkat kabupaten/kota. Khusus untuk penanganan daerah bermasalah, serta monitoring peningkatan IPKM, telah diberikan tanggungjawab kepada setiap eselon I untuk pembinaannya.

6. Reformasi Birokrasi, memberikan makna muatan antisipatif untuk penyimpangan-penyimpangan administratif. Saat ini proses pengadaan barang dan jasa di Kementerian Kesehatan sudah melalui proses e-procurement. Reformasi birokrasi memberikan ruang untuk terjadinya transparansi data base dan prosedur-prosedur pelayanan administrasi yang ada di tingkat Kementerian Kesehatan.

7. World Class Health Care, saatnya masyarakat Indonesia mendapatkan pelayanan kesehatan dengan taraf Internasional, sehingga tidak perlu lagi warga Negara Indonesia berobat ke luar negeri. Upaya ini juga akan mengurangi devisa Indonesia yang cukup besar ke luar negeri. Pencapaian tujuan ini akan dibuktikan dengan terakreditasinya fasilitas kesehatan tingkat Internasional.
Menkes mengingatkan antara Pemerintah Pusat dan Daerah perlu berbagi peran untuk penuntasan percepatan pencapaian MDGs, disertai dengan komitmen yang tinggi, dan solusi berbagai masalah. Humas Yanmedik.

Tanggal dibuat : 11/06/2010 . 12:09
Revisi terakhir : 11/06/2010 . 12:17
Kategori : ARTIKEL
Halaman pernah dibaca 4194 kali

 Tampilan Print      Cetak halaman ini